Penjelasan Dari TNI Untuk Mengenai Soal Empat Pelat Dinas Militer Di Lokasi Penggerebekan Sindikat Uang Palsu
Kodam Jaya angkat bicara berkaitan adanya mobil Hilux Double Cabin berwana hijau dengan pelat dinas TNI yang terparkir di Kantor Akuntan Publik Umar Yadi, Jalan Srengseng Raya, Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat.
Kantor tersebut ialah lokasi penggerebekan sindikat sirkulasi uang palsu. Kantor tersebut telah disalahgunakan oleh para tersangka sebagai daerah penyimpanan uang palsu senilai Rp22 miliar.
Dalam kasus ini, empat orang telah ditetapkan slot bonus sebagai tersangka, sementara tiga orang sisanya telah dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang (DPO) alias buron.
Berhubungan hal ini, Kapendam Jaya, Kolonel Inf Deki Rayusyah Putra memperbaiki bahwa mobil tersebut teregister di dalam daftar Kapaldam Jaya (Kepala Kelengkapan Kodam Jaya).
“Kami selaku TNI, terpenting AD dari beberapa rekan media pernah bertanya terhadap kami berkaitan ada di TKP terdapat satu mobil variasi Hilux berpelat nomor dinas. kebetulan nomor dinas di situ tertera terang punya milik Kodam Jaya. Kami izin mempersembahkan bahwa benar adanya,” kata Deki dalam keterangannya, Jumat (21/6/2024).
Deki mengatakan, pemilik mobil pelat dinas militer tersebut ialah Kolonel CHB yang telah pensiun pada 2021 lalu. Sedangkan, nomor dinas terdaftar dari tahun 2020 dan masa berlakunya telah habis di tahun 2021.
“Berarti nomor tersebut telah tak sah digunakan dan mobil tersebut juga dia hanya meminjam nomor polisi untuk kegiatan dinas sepatutnya,” ujar Kapendam Jaya.
Empat Dipinjam Tersangka
Menurut Deki, mobil tersebut dipinjam oleh salah satu tersangka inisial FF yang juga masih bagian dari keluarga Kolonel Purn CHB. Oleh FF, kendaraan diparkirkan di garasi di samping lokasi penggerebekan.
“Beliau (Kolonel Purn CHB) berada di kawasan Jawa Barat dan mobil tersebut berada di TKP. Itu dipinjam untuk bertamu dan tak tahu untuk apa,” ujar dia.
Deki mengatakan, Pomdam Jaya masih menyelidiki berkaitan eksistensi mobil berpelat dinas TNI di lokasi penggerebekan tersebut. Dalam hal ini, TNI juga bersinergi dengan Direktorat Reserse Kezaliman Lazim.
“Untuk selanjutnya masih kami lakukan pendalaman. Nanti akhirnya akan kami sampaikan lebih lanjut,” ujar dia.